PAJAK PAPAN REKLAME KAMPANYE ANAK BUPATI CIANJUR DI GRATISKAN

papan reklame anak bupati cianjur

CIANJUR, NM - Keberadaan papan reklame putra Bupati Cianjur Irvan Rifano Muchtar (IRM) salah satu calon legislatif (Caleg)Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Cianjur menuai masalah karena di duga kuat tidak membayar pajak papan reklame seperti yang sudah di tentukan.

Posisi papan reklame yang menempati wilayah strategis dan dalam ukuran jauh lebih besar dari biasanya tersebar di berbagai sudut wilayah Kabupaten Cianjur. Tentu saja hal itu jadi pertanyaan besar bagi masyarakat karena pajak reklame adalah salah satu dari pemasukan anggaran daerah (PAD) yang hasilnya akan di nikmati oleh seluruh penduduk dalam berbagai hal pembangunan.

Dedi Dharmadi, pejabat pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur terkesan melakukan pembelaan terhadap keberadaan papan reklame anak Bupati tersebut. Dengan berdalih bahwa sepanjang tidak menguntungkan secara ekonomis maka pajak papan reklame tidak bisa di bebankan kepada yang bersangkutan.

“ Harus di pahami dulu pengertian dari pajak reklame itu sendiri. Dalam peraturannya adalah alat, benda atau cara yang mempromosikan atau memulti pungsi untuk kepentingan komersial. Dan itu di atur dalam UU No 28 tahun 2009 Tentang Pajak.” Ungkap Dedi menerangkan

Padahal IRM yang Caleg itu adalah bagian dari kampanye organisasi partai politik yang di dalam Undang – undang tersebut tepatnya pasal 1 ayat 11, pasal 2 ayat 2 huruf (d) jelas yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk di pungut biaya pajak reklamenya.

Sayangnya, meski begitu Dedi Dharmadi. SH sebagai Kasi Intesifikasi dan Ektensifikasi Pjak pada Dinas Perpajakan kabupaten Cianjur bersikukuh bahwa IRM tidak bisa di mintai pertanggung jawaban membayar pajak papan reklame. Dan seolah keberatan untuk memberikan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban dan pencabutan papan reklame yang tersebar di sudut strategis di jalan utama di Kabupaten Cianjur.

Saeful Anwar delegasi Ketua Panwaskab Cianjur menerangkan bahwa memang saat ini sudah masuk masa kampanye terbatas. Jadi silahkan saja sepanjang dalam rangka pemasangan alat peraga berupa pamplet, kalender, baligho, ataupun papan reklame.

“ Yang tidak boleh itu melakukan kampanye dengan pengumpulan massa baik di luar ruangan ataupun di dalam ruangan atau di tempat – tempat yang sudah jelas di larang seperti di sekolah atau di tempat ibadah. Lalu, apabila dalam pelaksanaan kampanye terbatasnya seseorang memakai pasilitas yang di sediakan pemerintah untuk di pungut biaya pajaknya, itu adalah urusan pemerintah sendiri.” Pungkas Saeful.***(Ruslan)