Dinilai Banyak Kejanggalan, Ahli Waris Desak Hukum Tua Kawangkoan Transparan Dalam Pelaksanaan Relokasi Pekuburan Umum Berbandrol 1,9 M

MINAHASA UTARA, NEWS METRO - Proses pelaksanaan relokasi pekuburan umum di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara menuai kecaman dari berbagai lapisan masyarakat  termasuk di dalamnya para ahli waris.

Relokasi pekuburan yang dilaksanakan terkait pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung yang sementara dibangun itu dinilai tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak adanya transparansi dari pemerintah desa selaku pelaksana kegiatan sekaligus kuasa pengguna anggaran. Proses eksekusi relokasi pekuburan umum itupun diduga tebang pilih dan tidak sesuai dengan biaya relokasi yang sudah disepakati sebelumnya oleh para ahli waris dengan panitia pembebasan tanah melalui pemerintah desa.

Para ahli waris mengatakan bahwa sebenarnya  rencana relokasi pekuburan umum itu sudah didengungkan sejak lama, bahkan tahap pendataan para ahli waris sudah dilakukan sejak tahun 2013 lalu hingga dalam prosesnya kemudian mereka mendapat informasi besaran ganti rugi yang akan diterima oleh setiap ahli waris menurut taksiran dari Tim Penilai Panitia Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penomoran kubur sebagai objek ganti rugi. Namun anehnya, realisasi ganti rugi tidak sesuai dengan nilai yang telah diumumkan sebelumnya oleh pemerintah desa.

Max Angkouw, salah seorang ahli waris yang ditemui di lokasi penggalian pekuburan umum di Desa Kawangkoan pada Senin 19/02/2018 mengatakan bahwa dirinya dan kedua rekannya mewakili sejumlah ahli waris lainnya pernah menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan relokasi pekuburan umum tersebut pada Jumat 2/2/2018 lalu kepada Camat Kalawat Herman Mengko, SIP namun tidak mendapat tanggapan. Adapun persoalan yang ingin disampaikan oleh Angkow dan sejumlah ahli waris lainnya saat itu adalah tentang realisasi nilai ganti rugi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sayangnya, saat itu Camat Kalawat tidak bersedia menemui para ahli waris dan hanya ditemui oleh Sekretaris Kecamatan Agustin Kodoati,  SE yang saat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi dari pada ahli waris itu kepada Camat Kalawat namun hingga saat ini tidak pernah ada kejelasan.

Lebih lanjut Angkouw mengatakan bahwa pada prinsipnya, dirinya dan ahli waris lainnya sangat mendukung program pemerintah apalagi relokasi pekuburan umum ini dimaksudkan untuk membangun jalan tol yang notabene adalah fasilitas umum. “kami para ahli waris mendukung penuh pelaksanaan pembangunan jalan tol ini, bahkan jika tidak dibayar sepeser pun oleh pemerintah kami terima asalkan pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan aturan dan mengedepankan prinsip transparansi. Kami pun menuntut perlakuan yang layak terhadap jenazah leluhur kami, bukan perlakuan yang seenaknya” ujarnya kesal. 

“Oleh karena perlakuan yang tidak layak terhadap jasad keluarga kami inilah hingga keluarga kami memutuskan untuk mengurus sendiri jasad keluarga kami dan sepakat untuk tidak menggunakan lahan pekuburan baru yang disediakan oleh pemerintah desa dan memindahkannya ke Pekuburan Katolik Aeterna. Dengan menanggung sendiri semua biaya relokasi seperti peti mati, ambulans dan kubur yang baru. Keluarga kami mengeluarkan biaya total Rp 52.000.000,- untuk 4 kubur” imbuh salah seorang ahli waris sambil menunjukkan foto kubur baru di Aeterna lengkap beserta kwitansi pembayarannya.

Angkouw dan sejumlah ahli waris lainnya pun mengatakan bahwa ada indikasi tebang pilih dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada para ahli waris. Angkow mencontohkan bahwa dirinya pada hari pertama hanya menerima pembayaran ganti rugi kuburan orangtuanya sebesar Rp 100.000,- namun setelah dirinya melayangkan protes, akhirnya dirinya mendapatkan penambahan sebesar Rp 1.160.000,- dari pemerintah desa. Demikian juga ketika dirinya menolak untuk menggunakan peti mati yang disediakan oleh panitia pelaksana relokasi pekuburan umum yang bahannya terbuat dari triplex untuk memuat jasad orangtuanya, yang kemudian diganti dengan peti mati kaca berbahan dasar papan yang lebih layak dan kuat. “saat itu saya menolak menerima uang ganti rugi sebesar Rp 100.000,- dan tidak mengijinkan jasad orangtua saya dimuat dalam peti berbahan triplex yang disiapkan oleh panitia, lalu saya mendapatkan penambahan sebesar Rp 1.160.000,- dan peti mati yang tadinya berbahan tripleks diganti dengan peti mati yang lebih layak berbahan dasar papan dan menggunakan kaca. Saat itu saya dipesan untuk tidak mengatakan hal ini kepada orang lain” urainya lugas. Hal serupa terjadi pada sejumlah ahli waris lain dimana mereka memperoleh penambahan uang ganti rugi pada saat mereka menolak menerima pembayaran ganti rugi yang jumlahnya dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang telah disepakati sebelumnya. Penambahan uang ganti rugi dan penggantian peti mati itu pun menimbulkan kecurigaan dari sejumlah ahli waris. “masa’ kita harus ngamuk-ngamuk dulu baru mendapatkan penambahan?” ujar salah seorang ahli waris yang dibenarkan oleh ahli waris lainnya.

Sementara ada beberapa bangunan kubur yang secara fisik tidak lebih besar dari bangunan kubur yang lain, mendapat ganti rugi yang lebih besar karena diduga ahli warisnya adalah perangkat desa atau masuk dalam kepanitian relokasi pekuburan umum yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Kawangkoan.

Pengadaan peti mati oleh panitia pelaksana relokasi kubur yang terbuat dari bahan triplex pun dinilai tidak layak oleh para ahli waris. “informasi yang kami peroleh bahwa untuk pengadaan peti mati ini dianggarkan sebesar Rp 750.000,-/kubur, sedangkan harga peti mati berbahan dasar triplex yang disediakan oleh panitia itu bernilai tidak lebih dari Rp 350.000,-. Lalu kemana sisa uangnya? Mengapa tidak dibelikan peti mati yang lebih layak sesuai anggaran yang diberikan?” ujar sejumlah ahli waris penuh tanya.

Para ahli waris pun mempersoalkan tata cara relokasi kubur yang dinilai sangat melukai perasaan mereka sebagai ahli waris, dimana jasad keluarga mereka tidak diperlakukan secara tidak semestinya. Beberapa ahli waris menyampaikan beberapa contoh perlakuan yang tidak layak seperti yang terjadi pada jasad mantan Hukum Tua Desa Kawangkoan, dimana jasad yang saat itu masih utuh harus dimasukkan “secara paksa” dengan cara dilipat ke kedalam peti mati yang disediakan oleh panitia yang ukurannya tidak sesuai atau lebih kecil dari ukuran jasad, hingga menimbulkan reaksi keras dari sejumlah ahli waris yang saat itu menyaksikan kejadian tersebut.

Beberapa kejanggalan lain yang disampaikan oleh para ahli waris adalah mengenai transportasi yang digunakan untuk mengangkut peti mati dari lokasi kubur yang lama ke lokasi kubur yang baru. Menurut para ahli waris, panitia pelaksana menggunakan mobil ambulans sebagai transportasi dalam pekerjaan relokasi kubur hanya pada hari pertama, dan selanjutnya menggunakan mobil pick up pada hari kedua hingga proses pelaksanaan relokasi kubur selesai. Padahal masih menurut keterangan beberapa ahli waris bahwa anggaran transportasi yang ditetapkan oleh panitia sebesar Rp 500.000,-/kubur. “dilihat dari besaran anggaran yang ditetapkan, sebetulnya panitia bisa menggunakan mobil ambulans untuk semua kubur, tapi mengapa hanya pada hari pertama saja digunakan ambulans dan selanjutnya menggunakan mobil pick up? Itupun, bukan diangkut satu persatu, melainkan dimuat 3-4 peti mati sekali angkut. Jangan-jangan penggunaan mobil ambulans itu hanya sebagai pelengkap dokumentasi untuk laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan saja, bahwa benar panitia menggunakan mobil ambulans sebagai transportasi padahal kenyataannya hanya menggunakan mobil pick up?” ketus salah seorang ahli waris yang enggan menyebutkan namanya.

Kehadiran tenaga kesehatan pun menjadi salah satu hal yang dipersoalkan oleh para ahli waris, dimana kehadiran tenaga kesehatan dalam proses relokasi kubur hanya ada pada hari pertama saja, dan untuk selanjutnya proses pengangkatan jasad hanya dikerjakan oleh panitia relokasi kubur dan ahli waris sendiri. Padahal menurut ahli waris, biaya untuk tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh panitia sebesar Rp 500.000,-/kubur.

Kejanggalan lain yang terjadi saat pembayaran ganti rugi di Desa Kawangkoan ini adalah adanya beberapa ahli waris yang digabungkan dalam satu bukti pembayaran, padahal ahli wari tersebut mengajukan dokumen terpisah saat prose pendataan ahli waris karena memang objek kubur dimaksud berbeda. “mengapa bukti pembayaran ganti rugi kubur orangtua saya disatukan dengan milik Oma saya yang ahli warisnya adalah tante saya? Padahal saya mengajukan dokumen usulan terpisah saat pendataan? Apakah supaya

terkesan nilai ganti ruginya besar?” ketus seorang ahli waris.

Sejumlah ahli waris pun mempertanyakan perbedaan perlakuan pada proses pelaksanaan relokasi pekuburan antara Desa Kawangkoan dan Desa Kawangkoan Baru, dimana para ahli waris di Desa Kawangkoan Baru menerima yang ganti rugi yang sama nilainya dengan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai BPN tanpa ada pengurangan sepeserpun. Pembayaran ganti rugi pun disertai dengan bukti pembayaran lengkap dengan perincian biaya yang sesuai dengan rincian dari  PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Lahan BPJN.

“Kami meminta dengan sangat kepada pihak terkait dalam hal ini Hukum Tua Desa Kawangkoan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Panitia Pelaksana Relokasi Kubur agar dapat memberikan rincian pembayaran ganti rugi yang sebenarnya kepada para ahli waris. Andaikan pun nilai fisik kuburnya nihil, berikan detailnya. Jika ada perubahan mengapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi sekali lagi kami sangat mengharapkan adanya keterbukaan dari pemerintah desa. Jangan ada dusta diantara kita” ketus para ahli waris yang berencana untuk melaporkan adanya indikasi kecurangan terkait pelaksanaan relokasi kubur ini ke pihak berwenang.

Menanggapi berbagai keluhan para ahli waris tersebut, Hukum Tua Desa Kawangkoan Paulus Kodong, ketika ditemui di kantornya pada Senin 19/2/2018 mengakui bahwa memang pembayaran uang ganti rugi kubur kepada ahli waris di desanya tidak lagi sama nilainya dengan jumlah yang diumumkan oleh panitia sebelumnya. Kodong mengungkapkan beberapa alasan yang menyebabkan turunnya nilai ganti rugi kubur, diantaranya ada perubahan harga dari Tim Penilai BPN. “ahli waris hanya mengetahui dan mengigat nilai ganti rugi yang diumumkan sebelumnya. Mereka tidak mengetahui bahwa ada perubahan penilaian harga fisik kubur dari Tim Penilai BPN. Jadi yang awalnya sekian, turun menjadi sekian bahkan ada beberapa kubur yang dinilai nihil atau tidak ada harga sama sekali. Dan hal ini sudah kami sosialisasikan kepada para ahli waris melalui panitia pelaksana”. Kodong menambahkan bahwa alasan lain terjadinya pengurangan harga fisik bangunan adalah adanya perbedaan jumlah kubur yang didata dengan kondisi real pada saat pelaksanaan relokasi. “terdapat perbedaan jumlah kubur yang didata dengan jumlah kubur yang harus direlokasi. Jadi, awalnya kubur yang didata itu sebanyak 546 kubur, kemudian bertambah menjadi 600-an kubur. Sementara tidak ada penambahan anggaran lagi untuk pekerjaan relokasi kubur ini. Belum lagi biaya operasional yang tidak diposkan dalam anggaran tersebut, hingga kami bersama panitia pelaksana terpaksa mengambil beberapa kebijakan agar pelaksanaan relokasi kubur ini berjalan sebagaimana mestinya” urai Kodong yang diaminkan oleh Bhayangkara Ketua Panitia Pelaksana Relokasi Kubur yang saat itu mendampinginya.

Ditanya soal sumber dan besar anggaran untuk pekerjaan relokasi kubur ini, Ketua Panitia Pelaksana Relokasi Kubur Bhayangkara menjelaskan bahwa sumber anggaran pekerjaan relokasi kubur di Desa Kawangkoan ini adalah BPJN dengan nilai proyek berbandrol 1,9 M yang mencakup biaya fisik dan non fisik, dengan waktu 14 hari kerja terhitung sejak 2 Februari 2018, namun pada pelaksanaannya mengalami ketambahan 1 hari kerja hingga total waktu pelaksanaan relokasi kubur menjadi 15 hari kerja.

Terkait permintaan sejumlah ahli waris yang menuntut agar pemerintah desa dan panitia pelaksana transparan dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi, Bhayangkara mengatakan bahwa yang menjadi hak ahli waris itu sebenarnya hanyalah nilai fisik bangunan saja. Sementara nilai non fisik itu adalah wewenang panitia pelaksana. Jadi tidak ada keharusan bagi pihaknya untuk memberikan rincian anggaran keseluruhan kepada para ahli waris.

Menanggapi jawaban dari pemerintah desa dan ketua panitia pelaksana relokasi kubur ini, sejumlah ahli waris pun berang. “Lalu mengapa pelaksanaan pembayaran ganti rugi relokasi kubur di Desa Kawangkoan Baru bisa demikian transparan dan berjalan baik tanpa ada yang ditutup-tutupi? Ada apa ini sebenarnya?” ujar sejumlah ahli waris dengan nada gusar.

Terpisah, Poltje selaku PPK Lahan ketika dihubungi via ponsel pada Kamis 22/2/2018 menegaskan bahwa tidak ada perubahan anggaran untuk relokasi kubur terkait pekerjaan pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. Anggaran yang dikucurkan sudah sesuai dengan besar anggaran yang ditentukan oleh Tim Penilai BPN. “Tidak ada perubahan” ujarnya.

Ditanya soal polemik yang terjadi terkait pelaksanaan relokasi kubur di Desa Kawangkoan, Poltje mengatakan bahwa pihaknya tidak masuk sampai ke ranah itu. “Itu wewenang Hukum Tua selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Target kami adalah lahan bebas agar pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung bisa segera dilaksanakan. Soal teknis relokasi kubur bukan tanggungjawab kami” ujarnya.

Disinggung soal rincian anggaran relokasi kubur yang menjadi tuntutan para ahli waris, Poltje yang awalnya berjanji akan memberikan dokumen tersebut, mendadak meminta wartawan News Metro untuk meminta ijin pihak terkait dalam hal ini Ketua Panitia Pengadaan Lahan dari BPN, Syamsudin Kono.  Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari Syamsudin Kono yang dihubungi via ponselnya yang aktif namun tidak diangkat.

Terpisah, Benhard Kaporoh salah seorang ahli waris mengaku pernah menyampaikan langsung persoalan terkait kejanggalan pelaksanaan relokasi kubur di Desa Kawangkoan kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada Sabtu 3/2/2018 di kediaman pribadinya di Desa Kolongan. Masih menurut Benhard, saat itu juga Gubernur Sulut langsung memerintahkan Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara Berty Kapoyos yang saat itu hadir agar segera menghubungi Hukum Tua Desa Kawangkoan Paulus Kodong untuk segera membagikan rincian pembayaran ganti rugi relokasi kubur kepada semua ahli waris. Namun hingga saat ini tidak ada realisasinya. Rincian pembayaran ganti rugi seolah menjadi sesuatu yang sangat dirahasiakan, hingga menimbulkan berbagai kecurigaan dan asumsi negatif terhadap pelaksana relokasi kubur. (Yolanda Rachmat)

Top of Form

Subscribe to receive free email updates: