PRAKTEK PUNGLI DI SAMSAT MANADO KANGKANGI PP 50 TAHUN 2010 *** Wasekjen Lakri Minta Kapolda Sulut Hentikan Pungli Disamsat Manado

Johnny Kuron (Kanan) dan Benny Mamoto

MANADO, SULUT NM ONLINE - Saking banyaknya  masyarakat di wilayah Kota Manado yang belum mengetahui tentang mekanisme serta biaya pengurusan surat – surat  kendaraan bermotor,  akibatnya dimanfaatkan oleh oknum polisi disamsat Kota Manado untuk melakukan aksi Pungutan Liar (Pungli) guna memperkaya diri sendiri.

Hal ini terungkap  dari hasil investigasi News Metro beberapa waktu lalu dilapangan, dimana  didapati seorang oknum Polisi diloket cek fisik samsat Kota Manado sedang melakukan aksi Pungli  terhadap  para wajib pajak yang sedang mengurus cek fisik kendaraan di samsat tersebut.

Beberapa wajib pajak yang ditemui NM Online didepan loket Cek Fisik  mengatakan, untuk mengurus  cek fisik  kendaraan roda dua atas nama pribadi, mereka diminta oleh oknum petugas  untuk  membayar Rp 25.000. Sedangkan untuk kendaraan yang masih atas nama orang lain, diminta harus membayar Rp. 50.000.

“Tadi  polisi di loket ada minta pa kita harus bayar biaya cek fisik Rp. 25. 000,  jadi kita bayar. Soalnya kalu nyanda iko akang so pasti dorang persulit.”  Ujar salah satu pemilik sepeda motor yang enggan menyebutkan jatidirinya.

Kantor Samsat Manado 

Seperti halnya penuturan pria yang  minta dirahasiakan jati dirinya tadi, hal senada disampaikan juga oleh Usman (44). Diakui  pia ini, karena kendaraannya masih atas nama orang lain, dia diminta untuk membayar biaya cek  fisik sebesar 50 ribu rupiah.  

 “Ya memang so bagitu  di semua tempat, kalu nyanda kase doi dipersulit.” Jelas Usman singkat.

Sementara Wilem Runturambi, Warga Keleak Lingkungan 1 Kampus,  pemilik sepeda motor Suzuki DB 9533 LR  yang ditemui NM Onlina membenarkan  adanya aksi Pungli di samsat Kota Manado.  Diakui  Wilem,   untuk  mengurus proses balik nama  kendaraannya,  ia di minta biaya cek fisik oleh petugas  sebesar Rp 90.000.

“Untuk mengurus proses balik nama kita pe motor  yang masa berlaku STNK   lima tahun  sudah habis, saya diminta oleh polisi di loket   cek fisik untuk bayar Rp. 90.000. Selain  itu   kita juga dikenakan biaya Administrasi STNK  Rp. 150,000 dan biaya plat nomor  Rp.80.000,” kata Wilem.

Lain lagi dengan Rizky  Wonok warga Paniki Lingk 1  pemilik sepeda motor Suzuki Nopol DB 9315 LP. Ia mengaku, dalam pengurusan pajak sekaligus per-panjangan STNK dia di minta oleh petugas loket cek fisik untuk membayar Rp 20,000. Begitupun untuk blanko STNK, diakui Rizky dia diminta oleh petugas harus membayar Rp 75.000. Begitupun  katanya   dengan TNKB (Plat Nomor),  diapun dimintai  harus membayar Rp 30,  kenang Rizky.

Aksi Pungli yang dilakukan oknum polisi di Samsat Manado ini sudah ber-jalan puluhan tahun, jadi sudah cukup lama,  kata seorang lelaki berinisil RFN (42) jebolan Fakultas Hukum Unsrat Manado ini.

Berkaitan dengan itu, RFN berharap agar Kapolda Sulut menyikapi  masalah ini secara serius. Kalau tetap dibiarkan, dan tidak ditindak lanjuti secara serius, maka tidak menutup kemungkinan akan merusak citra polri dimata masyarakat. Selain itu, dikuatirkan akan bertambah oknum – oknum polisi yang bermental korup di samsat Manado.  

Sementara dari  pantauan terakhir NM Online, terlihat bahwa para  oknum polisi di samsat  Manado yang sudah terkontaminasi dengan uang ini, sepertinya  sudah tidak malu – malu lagi untuk berterus terang  meminta uang haram kepada para wajib pajak. Padahal,  sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur  dalam PP. 50 tahun 2010, untuk proses  cek  fisik kendaraan bermotor diseluruh samsat yang ada di Negara ini,  tidak dipungut biaya sepeserpun oleh pemerintah. Begitupun dengan biaya mutasi kendaraan bermotor dimana  dijelaskan dalam PP tersebut hanya 75 ribu rupiah.

Johnny Kuron, Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Anti Korupsi  Republik Indonesia (LAKRI) yang dihubungi NM Online lewat telepon selulernya di Jakarta Senin Sore (5/5) meminta kepada Kapolda Sulut agar menghentikan semua bentuk Pungli yang ada di samsat Manado.  Kalau permintaan tersebut tidak digubris, katanya,  LAKRI akan melaporkannya ke Mabes Polri.

“Kalau himbauan kami tidak ditanggapi oleh Kapolda Sulut, secara kelembagaan  LAKRI   akan melaporkannya kepada Kapolri melalui surat resmi.”  Tegas  Wakil Sekjen  Dewan Pimpinan Nasional LAKRI, Johnny Kuron. TIM         

Subscribe to receive free email updates: