Ratusan Kontraktor Mengeluh, Anggota DPRD Depok Minta Minta Proyek

DEPOK. NEWS METRO - Ratusan Kontraktor yang tergabung dari berbagai asosiasi mengeluh, pasalnya setiap tahun puluhan oknum anggota DPRD Depok kerap meminta jatah proyek kepada legislatif. Tahun 2016 lalu puluhan oknum DPRD dari berbagai Fraksi mendapat jatah 350 proyek Penunjukan Langsung (PL) dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Bimasda) Kota Depok.

Bukan itu saja, selain proyek dari Bimasda, mereka pun masih meminta – minta jatah proyek dari dinas – dinas lain dengan alasan untuk memenuhi aspirasi warga masyarakat.

Ulah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini dirasakan sangat merugikan para kontraktor yang telah bertahun – tahun memiliki jasa dalam berkontribusi membangun Kota Depok.

Agar kasus minta minta proyek anggota DPRD ini tidak berkepanjangan, kami minta agar proyek anggaran tahun 2017 ini di-intai oleh tim Saber Pungli sekaligus menangkap jika kedapatan ada anggota DPRD Depok yang masih meminta – minta proyek kepada legislatif.

“Kami minta tim Saber Pungli tidak menutup mata atas aksi para oknum anggota DPRD Kota Depok yang sama sekali sudah tidak memiliki rasa malu ini. Masalahnya, kalau tetap dibiarkan, dan tidak ditindak lanjuti secara serius oleh tim Saber Pungli, maka dipastikan mereka akan semakin meraja lela.”

Demikian dikatakan sejumlah kontraktor di kantin gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kepada News Metro Jumat (28/4) sekitar jam 10.00 WIB.

Terkait dengan ulah anggota DPRD itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada

wartawan mengaku mendapatkan banyak laporan perihal anggota dewan daerah yang kerap meminta jatah proyek sehingga menyulitkan kebijakan pembangunan kepala daerah.

Kebiasaan ini menurut Mendagri menunjukkan bahwa DPRD lebih dominan daripada kepala daerah, sehingga berdampak kepada ketimpangan pembangunan di daerah.

Menurut Tjahjo, seharusnya, yang menentukan sasaran pembangunan adalah pemerintah daerah. Sedangkan posisi DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah hanya dalam batas mengusulkan dan memberikan pertimbangan.

Mulai saat ini, Tjahjo meminta kepada bupati atau wali kota untuk bersikap tegas menghadapi permintaan jatah proyek dari kalangan legislatif.

"Yang menentukan, ya pemerintah daerah. Jangan yang menentukan DPRD. DPRD usul boleh, tapi keputusan di eksekutif. Ini menyangkut pembangunan. Soal dirembuk, oke. (Misalnya) di sini ada sekian proyek, jenisnya apa, bagi rata. Jangan nanti bangun jalan yang paling bagus di depan rumah pak bupati saja. Kan tidak, semua jalan harus dalam kondisi baik," ungkap Tjahyo.

Pihaknya juga meminta kepada aparat penegak hukum di daerah, yakni kejaksaan dan kepolisian agar ikut mengawasi jalannya pembangunan, termasuk mengikis praktik "jatah-menjatah" proyek bagi kalangan legislatif.

Dengan keterlibatan aparat penegak hukum, kepala daerah diharapkan mempunyai keberanain untuk mengatur kebijakan pembangunan yang lebih adil dan merata di wilayahnya. Jelas Mendagri seperti yang dikutip salah satu media seusai memimpin apel PNS di lingkungan Pemkab Semarang di Ungaran, beberapa waktu lalu.

"(Kepala daerah) jangan takut dong. Kita ada Polres, Kajari harus proaktif mengamati dengan baik. Sama-samalah, kita butuh DPRD menyusun APBD, menyusun perda. (Tapi) pengawasan juga perlu sinergi," pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, S.Sos yang akan ditemui News Metro Jumat Siang (28/4) terkait masalah ini tidak berada ditempat.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu belum dapat ditemui. Johnny Kuron