Dana Bantuan Kelompok Tani Mekar Jaya Bermasalah

FOTO ILUSTRASI =

CIANJUR, NEWSMETRO.CO - Dana bantuan yang dikucukan Pemerintah Pusat untuk Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, bermasalah. Pasalnya hingga saat ini para anggota kelompok tani tidak mengetahui berapa nilai bantuan yang masuk ke rekening kelompok tani.

Selain tidak transparan soal keuangan, diakui oleh anggota kelompok tani bahwa penyaluran bibit benih dan pupuk yang diterima tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang seharusnya mereka terima.

Hal tersebut dikatakan salah satu anggota Kelompok Tani Mekar Jaya yang enggan menyebutkan jati dirinya kepada NEWSMETRO.CO. Lebih lanjut diakatakan pria ini bahwa setiap bantuan yang dikucurkan pemerintah untuk kelompok taninya, besarannya hanya Ketua Kelompok Tani dan Bendahara serta pengurus lainnya yang mengetahuinya. Sedangkan para anggota satupun tidak ada yang diberitahu.

“Terus terang pak, setiap dana bantuan dari pemerintah kami tidak diberi tau oleh Ketua Kelompok Tani berapa jumlah nya. Kalau bapak mau tau, coba tanya sama ketua.” Ujar pria ini kepada NEWSMETRO.CO dengan nada agak kesal.

Namun ketika hal tersebut dikonfirmasi NEWSMETRO.CO lewat telepon seluler beberapa waktu lalu, Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya mengatakan, bantuan yang disalurkannya kepada anggota kelompok tani sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Ironisnya lagi, ketika hal yang sama akan dikonfirmasi MEWSMETRO.CO, didapati kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur sudah sepi.

Lucuhnya lagi, kendati bermasalah, namun salah satu Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang dihubungi NEWSMETRO.CO lewat telepon seluler mangatakan bahwa program bantuan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Cihaur Cibeber tidak ada masalah.

Kemungkinan petugas PPL ini tidak mengetahui kalau sebelumnya NEWSMETRO.CO telah mengetahui dari Kelompok Tani bahwa dana bantua pemerintah tersebut bermasalah sehingga ia mengatakan tidak ada masalah.

Terkait dengan tidak adanya transparan dari pengurus Kelompok Tani Mekar Jaya soal dana bantuan tersebut, Johnny Kuron, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) angkat bicara.

Menurut Johnny, berapapun nilai dana bantuan yang dikucurkan pemerintah, secara transparan harus dikomunikasikan oleh Ketua Kelompok kepada para anggota petani Mekar Jaya.

“Kalau bicara kelompok berarti melibatkan banyak orang, ada ketua dan ada anggota, bukan pribadi. Jadi karena ini menyangkut orang banyak, baik program maupun dana bantuan yang masuk, sebelum direalisasi terlebih dahulu harus dikomunikasikan oleh Ketua Kelompok kepada anggotanya.”Jelas Johnny.

Lebih lanjut Johnny mengatakan, karena jumlah dana bantuan yang dikucurkan pemerintah tidak diberitahukan oleh Ketua Kelompok kepada anggota petani Mekar Jaya, maka dapat diduga dana bantuan tersebut diselewengkan oleh oknum pengurus Kelompok Tani Mekar Jaya.

Saya atas nama LAKRI meminta kepada aparat kepolisian polres Cianjur agar mengusut indikasi penyelewengan tersebut. Kalau terbukti para oknum pengurus Kelompok Tani Mekar Jaya melakukan penyelewengan anggaran, maka tanpa pandang bulu harus diseret ke meja hijau.

Demikian Johnny Kuron, Wakil Ketua Umum DPN Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) kepada NEWSMETRO.CO lewat telepon selulernya baru baru ini di Jakarta. (Epul/Andri)