Warga Kendeng Kembali Demo Tuntut Bupati Pati, Izin Kontrak PT SMS Tidak Diperpanjang Lagi

PATI, NEWS METRO.CO - Rabu (13/12/2017) Ratusan massa dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan aksi unjuk rasa menolak pabrik semen di halaman Kantor Bupati Pati. Massa yang didominasi oleh kaum hawa itu membawa atribut berupa spanduk penolakan atas keberadaan pabrik semen di Pati.

Di antara spanduk tersebut bertuliskan 'Usir Tambang yang Merusak Lingkungan'. Selain itu juga terdapat spanduk bertuliskan 'Putune Saridin Ora Ngedol Gunung'. "Tambang bukan satu-satunya untuk kesejahteraan rakyat," pekik orator saat berorasi.

Keberadaan mereka di sini menolak diperpanjangnya kontrak PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) yang merupakan anak PT Indocement. Mereka mengaku sudah sejahtera dengan menjadi petani. Oleh karenanya, keberadaan pabrik semen yang akan dibangun di Tambakromo Pati mengancam keberadaan petani di wilayah Pati selatan.

"Nek Pak Bupati arek mangan semen aku tak tetep mangan sega. Nek Pak Bupati arek ngombe semen aku tetep ngombe banyu," kata dia. Mereka juga ingin meminta klarifikasi terhadap ungkapan Bupati Pati Haryanto yang mengatakan pendemo tolak pabrik semen merupakan massa bayaran.

Mereka merasa dihinakan atas ungkapan yang pernah dilontarkan orang nomor satu di Pati. "Massa sebanyak ini demo terus siapa yang sanggup bayar," kata orator lainnya. Sampai berita ini diturunkan. Peserta masih bertahan di halaman kantor Bupati Pati.

Aksi unjuk rasa digelar di Alun-alun Pati dengan mengusung sejumlah poster penolakan pabrik semen serta naga liong-liong. Koordinator aksi Sri Wiyanik, di Pati, Senin mengungkapkan, aksi serupa akan terus berlanjut selama investor pabrik semen tersebut tidak angat kaki dari Pati.

"Kami juga ingin menanyakan keluarnya izin lingkungan untuk PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) sebagai investor pabrik semen di Pati," ujarnya. Pasalnya, kata dia, sidang komisi analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) belum lama digelar.

Di dalam dokumen AMDAL tersebut, kata dia, tercatat 67 persen warga yang menolak pabrik semen, sedangkan 20 persennya pro terhadap pabrik semen dan 13 persennya tidak memberikan jawaban. "Ketika banyak warga yang menolak, seharusnya juga berlaku dalam alam demokrasi saat ini sehingga rencana pembangunan pabrik semen dibatalkan," ujarnya. (tim NM/pati).