Wasekjen LAKI P. 45 Minta Menteri PUPR Jangan Tutup Mata, Proyek Jalan Miangas Kabupaten Talaud diduga Bermasalah.

JAKARTA, NEWS METRO.CO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LASKAR ANTI KORUPSI (LAKI) P. 45 akan melaporkan proyek – proyek bermasalah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kepulauan Kabupaten Talaud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut dikatakan Johnny Kuron, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat LASKAR ANTI KORUPSI. P.45 kepada Tim News Metro Online.co dikediamannya Sabtu (23/12/2017).

“Benar kami akan melaporkan ke KPK beberapa proyek yang bermasalah di Kepulauan Kabupaten Talaud. Laporannya sudah dibuat, tinggal menunggu waktunya, kemungkinan laporannya akan kami serahkan ke KPK awal Januari 2018 usai perayaan Tahun Baru,” ujarnya.

Yang akan kami laporkan ada beberapa proyek di Kepulauan Kabupaten Talaud yang diduga bermasalah. Diantaranya, proyek pembuatan jalan di Miangas, Kepulauan Kabupaten Talaud yang dikerjakan oleh PT. Mawatindo Road Contruction sebesar 40 miliar menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2017.

Yang sangat bertanggug jawab terhadap proyek itu adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial DT. Selain akan melaporkan DT kepada KPK, kami juga akan melaporkan kasus itu langsung kepada Dirjen Kementerian PUPR.

lanjut Johnny, proyek bermasalah di Kabupaten Talaud yang ada bawah pengawasan DT terungkap dari hasil investigasi tim nya diwilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Terkait temuan tersebut, kami minta kepada Menteri PUPR agar tidak menutup mata, sebab dari hasil investigasi tim kami, proyek jalan yang dikerjakan PT. Mawatindo Road Contruction di Miangas, Kepulauan Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara mengunakan dana APBN tahun 2017 sebesar 40 miliar itu, diduga anggarannya disunat oleh oknum Kasatker, PPK bekerja sama dengan pemborong.

Yang menjadi pertanyaan, padahal proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai bestek, dan banyak penyimpangan, herannya tidak ada satupun pejabat Kementerian PUPR yang mengetahuinya.

Besar kemungkinan selama ini para pejabat Kementerian PUPR hanya menerima laporan yang bagus-bagus dari para Kasatker maupun PPK Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Sulawesi Utara sehingga mereka tidak mengetahui kalau proyek yang dilaporkan tersebut amburadul.

“Kerja dong, jangan hanya menerima laporan aja, Presiden Joko Widodo aja mau turun kelapangan mengecek proyek, masa Menteri sama Dirjen PUPR eggak bisa, malu dong.” Imbuh Johnny Kuron Wakil Sekretaris Jenderan Pimpinan Pusat LASKAR ANTI KORUPSI P. 45.(TIM)